Di sini anda dapat men-download berbagai peraturan, terutama peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:
Undang-Undang (UU)
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda
- UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP)
- PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PP No.57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
- PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penjelasan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
- PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada
- Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006
- Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD
- Permendagri No.20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
- Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.
- Permendagri No.25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
- Permendagri No.57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No.44 Tahun 2007
- Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
- Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.13 Tahun 2006
- Permendagri No.22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- PMK No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
- PMK No.129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
- PMK No.168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
2 komentar:
thank info !!
thank for info
Posting Komentar